Rekening BCA milik Anton Siregar, seorang pengusaha dan wajib pajak asal Salatiga, mendadak diblokir untuk transaksi keluar per 6 Oktober 2026. Pihak BCA mengonfirmasi bahwa pemblokiran dilakukan atas perintah KPP Pratama Salatiga. Pemilik rekening mengaku terkejut karena tidak menerima pemberitahuan apa pun sebelum akses dananya dikunci. Ia baru mengetahuinya setelah menerima surat pemberitahuan pemblokiran dari bank.
Secara hukum, DJP tidak bisa sembarangan memblokir rekening nasabah. Pemblokiran adalah bagian dari tindakan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak dan belum melunasinya setelah melewati beberapa tahapan prosedur resmi. Artinya, ada serangkaian langkah yang wajib dilalui lebih dulu sebelum rekening seseorang boleh dibekukan.
“Komunikasi aktif dengan AR adalah kunci. Banyak masalah penagihan bisa diselesaikan lewat skema angsuran sebelum rekening sempat diblokir.”
Tim YR Konsultan
Konsultan Pajak
Tahapannya dimulai ketika wajib pajak memiliki utang pajak yang sudah jatuh tempo. DJP kemudian mengirim Surat Teguran. Jika utang tetap tidak dilunasi, DJP menerbitkan Surat Paksa dengan jangka waktu pelunasan 2×24 jam. Apabila masih belum dibayar, DJP menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan meminta bank memblokir rekening. Pihak bank wajib menjalankan instruksi tersebut terlebih dahulu demi hukum, baru kemudian menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada nasabah. Karena itulah banyak pengusaha baru menyadari rekeningnya diblokir saat transaksi gagal atau ketika datang langsung ke kantor cabang.
Kasus seperti ini bisa terjadi karena surat-surat sebelum pemblokiran tidak sampai ke tangan wajib pajak. Surat Teguran maupun Surat Paksa sering dikirim ke alamat terdaftar yang sudah tidak aktif, atau tersendat karena salah urus di internal perusahaan. Di sisi lain, ketergantungan DJP pada sistem otomatisasi massal membuat surat penagihan kerap dianggap sah hanya berdasarkan resi pengiriman, tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, pemblokiran bisa dieksekusi secara kaku tanpa memastikan surat benar-benar diterima maupun didahului komunikasi dari Account Representative (AR).
Agar kejadian serupa tidak menimpa bisnis Anda, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, rutin cek DJP Online dan pantau tab pesan atau kepatuhan secara berkala, agar imbauan tidak berubah menjadi Surat Paksa. Kedua, simpan semua tanda terima pelaporan dan bukti bayar untuk menangkal kekeliruan sistem. Ketiga, proaktif menghubungi AR jika ada kendala arus kas, sehingga Anda bisa mengajukan skema angsuran sebelum pemblokiran terjadi. Jika rekening Anda sudah terlanjur diblokir, segera konsultasikan dengan konsultan pajak resmi untuk menelusuri prosedurnya dan menempuh langkah penyelesaian yang tepat.
sumber berita : https://www.instagram.com/p/DeToI1-iSZ_/?xtok=MWlwcmdhcnY2N3pkNQ%3D%3D&img_index=6
